Perkuat Pemahaman Perlindungan Sosial Adaptif Di NTT

Berita & Publikasion Agustus 31, 2023

RedR Indonesia terlibat dalam kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 2-4 Agustus 2023. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut terselenggara atas dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan UNICEF.

Selain menghadirkan perwakilan Dinas-Dinas di wilayah Provinsi NTT, juga terdapat perwakilan dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sumba Timur. Terdapat total 40 peserta yang hadir secara luring, sementara itu sekitar 20 peserta hadir secara daring. Diantara yang hadir daring berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Manggarai Barat. 

RedR Indonesia telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan Perlindungan Sosial Adaptif sejak akhir 2021. Melalui Direktorat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas, RedR Indonesia dilibatkan dalam beberapa pelatihan PSA tahap awal di Provinsi DIY & NTT. Selain RedR, lembaga non pemerintah lain yang terlibat dalam kegiatan penguatan kapasitas PSA adalah Resilience Development Initiatives (RDI).

Dalam pelatihan selama tiga hari tersebut, peserta menerima informasi terkait elemen-elemen dalam PSA diantaranya terkait perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan perubahan iklim. Agar menjadi adaptif, program-program perlindungan sosial di Indonesia diharapkan dapat mengintegrasikan program, kelembagaan, data, dan juga pembiayaan. Semuanya bertujuan agar masyarakat tidak semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan, manakala terjadi bencana maupun terdampak perubahan iklim.

Dinar Dana Kharisma, Ph.D selaku perencana senior di Direktorat PKPM Bappenas menyatakan, bahwa “sudah seharusnya seluruh program perlindungan sosial di Indonesia bersifat adaptif”. Dengan demikian maka seluruh proses Pembangunan akan secara otomatis memperhatikan aspek penanggulangan bencana dan perubahan iklim. (WP/LY)