Mengarusutamakan isu disabilitas dalam penanggulangan darurat bencana masih merupakan pekerjaan besar di Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi yang kini telah berlangsung selama setahun. Bencana, baik yang terjadi secara cepat seperti banjir dan tanah longsor, maupun yang berjalan berkepanjangan, menjadi ancaman bertambahnya kerentanan yang dimiliki oleh kelompok rentan, termasuk orang dengan disabilitas.
Dalam situasi pandemi COVID-19 contohnya, kelompok disabilitas masih belum banyak dilibatkan dalam proses penanganan pandemi di tingkat strategis, yang membuat banyak kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi oleh pemerintah. Padahal, tak sedikit kelompok disabilitas yang kini turut terinfeksi oleh virus dan layanan pendukung yang diberikan sangatlah minim dan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Muhammad Syamsudin yang akrab disapa Udin, bersama Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) turut mengamati bagaimana kebutuhan orang dengan disabilitas yang masih seringkali terlewat dari prioritas pemerintah.
“Informasi yang diberikan oleh pemerintah masih sangat bersifat umum dan sulit diakses oleh teman-teman difabel, misalnya tidak tersedia dalam huruf braille. Tak hanya itu, teman-teman difabel juga sulit menjalankan protokol yang dihimbau oleh pemerintah karena keterbatasan mereka, sedangkan informasi yang disusun khusus untuk orang dengan disabilitas itu belum ada.”
Penggunaan masker tertutup misalnya, menjadi hambatan baru bagi orang yang kesulitan mendengar dan bergantung pada gerakan bibir dan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
Sekalipun isu disabilitas telah muncul dan mulai diikutkan dalam berbagai respon bencana, seringkali organisasi baru bergerak di sisi teknis dan menemui banyak hambatan karena tidak tersedianya sarana prasarana yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini juga berpotensi terlewatnya orang dengan disabilitas dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi.
“Misalnya, kita belajar dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang lalu, orang dengan disabilitas yang tidak berhasil menyelamatkan diri pada umumnya karena tidak ada akses informasi atau tidak terjangkau. Untuk proses evakuasi pun, kami sulit karena ketiadaan mobil yang mengakomodasi alat bantu seperti kursi roda. Posko dan lokasi pengungsian juga seringkali kurang ramah difabel, membuat orang dengan difabel serta keluarganya harus menyewa rumah sendiri dan membuat mereka tidak terdeteksi oleh posko. Organisasi peduli disabilitas juga lebih banyak bekerja sendiri walau sumber daya memang sangat terbatas.”
Berkenaan dengan semakin aktifnya Gunungapi Merapi di sepanjang tahun 2020, RedR Indonesia dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sleman turut menyoroti pentingnya mengarusutamakan isu disabilitas dalam perencanaan kontingensi dan tanggap bencana setidaknya di tingkat kabupaten. Proses ini termasuk mengajak SIGAB dalam proses audiensi dengan SATGAS COVID di tingkat daerah dan BAPPEDA DIY untuk penyediaan informasi serta sarana prasarana yang inklusif terhadap kelompok disabilitas. Audiensi juga dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam menanggapi potensi ancaman erupsi Merapi.
Proses audiensi tersebut merupakan bentuk dorongan untuk mengangkat isu disabilitas di tingkat strategis serta meningkatkan keterlibatan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana, tidak hanya diam sebagai penonton atau penerima saja. Harapannya, kebutuhan kelompok disabilitas juga semakin diperhatikan tidak hanya setelah bencana terjadi, tetapi juga sudah ada bentuk antisipasi dalam rencana kontingensi.
“Selain mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan kelompok disabilitas, seperti alat bantu dan mobil untuk proses evakuasi, perlu juga ada survey dan pemetaan lokasi orang dengan disabilitas di sekitar lereng Merapi, agar ketika bencana terjadi tim bisa langsung mengunjungi dan mengecek titik lokasi tersebut dan memastikan orang yang disabilitas dapat dievakuasi dan jauh dari lokasi bahaya.”
Proses audiensi ini pun memberikan kemajuan yang cukup baik. SOP Relawan yang kini tengah disusun oleh BPBD Sleman sudah mulai memasukkan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, termasuk kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas sendiri juga terus dilibatkan dalam proses tersebut agar penanggulangan bencana, khususnya di DIY, mengakomodasi dan memberdayakan kelompok disabilitas. Ini semakin menguatkan bahwa mengarusutamakan isu disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana di tingkat strategis juga semakin krusial di tengah ancaman letusan Gunung Merapi, terlebih di masa pandemi.
“Jika kebutuhan tersebut telah dijamin di tingkat strategis, dalam implementasi teknisnya pun nanti akan terpenuhi dan jalurnya lancar,” ujar Udin.
